tugas kuliah

1.1       Sejarah E-Government

Sejarah E-Government dimulai pada tahun 2000-an berbagai usaha mulai dilakukan untuk menginternetkan pemerintah baik di sisi proyek, maupun karena desakan masalah transparansi pada masyarakat. E-Government merupakan hidup dari pemerintahan, walaupn dalam pengoperasiannya sangat mudah tapi tidak sedikit uang dari rakyat yang digunakan untuk teknologi ini. Namun demikian, E-Government belum menunjukkan manfaat yang signifikan bagi efektifitas dan efisiensi jalannya pemerintahan dan pelayanan umum yang terbaik.

Otonomi daerah memberikan pandangan yang sangat bervariasi dalam pengembangan E-Government daerah dan nasional. Dengan banyaknya pandangan maka kondisi ini menciptakan kesadaran bahwa dalam pengembangan e-government, upaya-upaya otonomi tetap harus berjalan pada koridor nasional.

Mailing list egov-indonesia merupakan mailing list paling aktif diantara berbagai tempat diskusdi egov dan berusaha menjebatani keterbatasan kemampuan daerah & pusat melalui kebersamaan dan saling mendukung dengan mengesampingkan ego sektoral. Sinergi antara Akademisi, Bisnis dan Government diyakini akan mampu membawa E-Government ke arah yang lebih baik.

1.2       Manfaat E-Government

            Manfaat langsung penggunaan e-Government adalah meningkatkan fungsi pelayanan publik serta meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia dan secara langsung meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian informasi yang dihasilkan akan menjadi lebih lengkap, cepat dan akurat dengan biaya yang lebih efisien dalam pengelolaan data dan pencarian data/informasi.

Dengan tersedianya infrastruktur jaringan yang baik di Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat dipergunakan untuk mempermudah pelayanan dalam proses penyampaian data dan informasi secara cepat, aman, dan akurat. Hal tersebut dapat meningkatkan daya tarik bagi investor dan dunia usaha untuk masuk ke wilayah pemerintahan Kabupaten/Kota.

Penggunaan e-Government akan memberikan manfaat, antara lain:
1. Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada warganya 
2. Mempercepat proses pelaporan saat dibutuhkan oleh setiap pengambil keputusan 
3. Meningkatkan akurasi data dan relevansi informasi 
4. Meningkatkan interaksi dengan dunia usaha 
5. Meningkatkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintahan 
6. Meningkatkan efektifitas administrasi sehingga berpeluang dalam meningkatkan PAD
7. Memberdayakan masyarakat melalui distribusi informasi dan transparansi 
8. Tersedianya database Kabupaten/Kota yang up to date