Tugas Kuliah II

Elemen Sukses Pengembangan E-Government :

Suksesnya pengembangan e-government bergantung kepada sejumlah faktor yang dikenal dengan istilah elemen sukses (Indrajit, 2012; Sadikin, 2011). Elemen-elemen sukses tersebut merupakan hasil kajian dan riset oleh Harvard JFK School of government meliputi support (dukungan), Value (nilai) dan Capacity (kemampuan).  Ketiga elemen sukses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

-Dukungan/Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-government, bukan hanya sekedar mengikuti trend. Tanpa adanya unsur “political will” dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government akan sulit berjalan. Kata support adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki political will (keinginan politis)untuk mengembangkan e-government, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari e-government. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (action). Tanpa adanya unsur political will, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat berjalan dengan mulus.

Model Penyampaian E-Government

E-government, serupa dengan e-commerce yang memungkinkan dunia usaha melakukan transaksasi satu sama lain (B2B) dan membawa para pelanggan semakin dekat dengan pengusaha (B2C), ditujukan untuk memungkinkan terjadinya interaksi di antara pemerintah dan warganya (G2C), pemerintah dengan dunia usaha (G2B), dengan sesama institusi pemerintah (G2G) lebih ramah, menyenangkan, transparan dan murah. Analogi di atas mengingatkan bahwa keuntungan atau manfaat e-government akan berkelanjutan tergantung dengan penyadaran terhadap kemajuan teknikal dalam e-business dalam konteks yang lebih luas. E-business dikaitkan dengan sebuah definisi yang lebih luas tentang e-commerce, tidak hanya sekedar pembelian atau penjualan tetapi juga pelayanan pelanggan dan berkolaborasi dengan sesama pengusaha, dan menjalankan transaksi-transaksi elektronik dalam entitas keorganisasian.

Jenis-jenis Rekanan E-Government

Sedikitnya ada delapan jenis e-government yang dapat membawa keuntungan atau manfaat kepada pemerintah, penduduk, dunia usaha, pegawai dan LSM serta lembaga sosial dan politik. Kedelapan jenis e-government tersebut adalah:

1.Pemerintah-penduduk (Government-to-Citizen, G2C)

Jenis penyampaian e-government ini menyediakan momentum untuk meletakkan layanan publik online, terutama melalui penyampaian layanan elektronik untuk menawarkan informasi dan komunikasi;

2.Penduduk-pemerintah (Citizen-to-Government, C2G)

Jenis ini menyediakan momentum untuk meletakkan pelayanan publik online, terutama melalui penyampaian layanan elektronik untuk pertukaran informasi dan komunikasi.

3.Pemerintah-bisnis (Government-to-Business, G2B)

Secara aktif memandu inisiatif E-transactions seperti  e-procurement dan pengembangan suatu pasar elestronik untuk pemebelian oleh pemerintah; dan melaksanakan tender melalui elektronik untuk pertukaran informasi dan komoditi;

4.Bisnis-Pemerintah (Business -to-Government, B2G)

Secara aktif memandu inisiatif  E-transactions seperti e-procurement dan pengembangan pasar untuk pembelian oleh pemerintah,dan melaksanakan procurement tenders melalui cara-cara elektronik untuk penjualan barang dan jasa;

5.Pemerintah-Pegawai (Government-to-Employee, G2E)

Mengkhususkan kepada pelayanan yang memberikan fasilitas untuk pengelolaan pegawai negeri dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintah dalam rangka membuat aplikasi e-career dan sistem tanpa kertas di dalam e-office.

6.Government-to-Government (G2G)

Menyediakan kerjasama dan komunikasi online bagi departemen pemerintah atau agen-agen pemerintah yang didasarkan pada dapur data pemerintah yang besar sehinmgga mempunyai dampak terhadap efisiensi dan efektivitas. Jenis ini juga meliputi pertukaran internal dalam infornmasi dan komoditi.

7.Pemerintah-Lembaga nir-laba ( Government-to-Nonprofit, G2N).

Pemerintah menyediakan informasui dan komunikasi kepada organisasi nir-laba, organisasi-organisasi sosial, partai politik, legislatif dll. .

8.Lembaga nir-laba-pemerintah (Nonprofit-to-Government, N2G)

Pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nir-laba, partai politik dan organisasi kemasyarakatan, legislatif dan sebagainya.

Dari kesemua kategori e-government di atas, menurut Fang (2002) dapat diringkaskan kembali bahwa inisiatif e-government harus memfokuskan kepada lima hubungan pelanggan kepada pemerintah.

a.     Penduduk-Pemerintah (Citizen-to-Government),

b.     Bisnis-Pemerintah (Business-to-Government),

c.     Pemerintah-Lembaga nir-laba (Government-to-Nonprofit),

d.    Pemerintah-Pemerintah (Government-to-Government), and

Pemerintah-Pegawai (Government-to-Employee)