Jawaban Soal Ujian Semesteran

JAWABAN UJIAN

1.  Jelaskan apa landasan perundangan yang mewajibkan instansi pemerintah RI melaksanakan egov dalam pelayanan publik?
      Jawab:
     Landasan perundangan yang mewajibkan instansi pemerintah RI melaksanakan e-gov dalam pelayanan publik adalah: di keluarkan Instruksi Presiden No.03 tahun 2003.
 
2.  Jelaskan sejarah E-Gov di dunia dan di Indonesia!
     Jawab                                                          
      Sejarah e-gov di dunia dan di Indonesia
Sejak dasawarsa 1990-an beberapa Negara didunia mulai menggunakan system Pemerintahan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),seperti Negara Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada, Singapura, Jepang, Australia dan Inggris. Sedangkan di Indonesia pada dasarnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akses yang lebih nyaman dalam layanan bagi warga Negara, mitra bisnis dan bagi mereka yang bekerja di sektor publik.
Bagian awal dari pelaksanaan E-governance menggunakan komputerisasi. Selanjutnya penyediaan jasa sentris warga melalui media digital, seperti mengembangkan portal pemerintah interaktif sejak dikeluarkan Inpres No.03 tahun 2003, semua instansi departemen  di tingkat pusat hingga ke daerah-daerah mengembangkan sistem elektronik atau yang dikenal e- government

3.  Apa manfaat E-Gov dalam penggunaan yang luas?
       Jawab:
 Manfaat e-gov  dalam penggunaan yang luas:
a)      Memperbaiki mutu pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya
b)      Meningkatkan transparasi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
c)  Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang    dikeluarkan pemerintah untuk keperluan aktivitas sehari-hari
d)   Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru       melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan
e)  Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat    menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan perubahan global dan tren yang ada.
f)    Memberdayakan  masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam        proses  pengambilan berbagai kebijakan public secara merata dan demokratis

4.  Apa saja model penyampaian egov yang umum dijumpai?
Jawab     :Model penyampaian e-gov adalah Government to Citizen atau Government to Costumer, Government to Business serta Government to Government.

5.  Apa saja kunci sukses pelaksanaan egov oleh pemerintah atau swasta/masyarakat?
           Jawab:
Kunci sukses pelaksanaan e-gov oleh pemerintah atau swasta/masyarakat
a)    Pemerintah harus memiliki keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat public    dan   politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-government
b)   Kemampuan /capacity. Kemampuan pemerintah setempat untuk mewujutkan e-government minimal 3 hal harus dimiliki pemerintah dalam rangka mengimplementasikan dan membangun e-government:
                   1)ketersediaan sumber daya yang cukup(financial )
                   2)ketersediaan infrastruktur teknologi informasi
                   3)ketersediaan sumber daya manusia
c)     Nilai / Value
Keinginan (intent) dan kemampuan/capacity merupakan dua aspek yang dilihat dari sisi pemerintah (sisi penyedia-supply side), dalam hal ini yany menentukan besar tidaknya manfaat dari e-government adalah: pemerintah dan masyarakat serta mereka yang berkepentingan (sisi permintaan demand side )

6.  Jelaskan sistem informasi nasional di Indonesia!
             Jawab:
            Sistem Informasi Nasional di Indonesia
    Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) sebagai pengelolaan informasi di seluruh sektor dan      Tingkatan pemerintah secara sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi Negara Indonesia dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar akan terdapat tiga lingkup pemerintahan ditambah satu lingkup khusus yakni: Kabinet,Pemerintah  pusat,Pemerintah provinsi,Pemerintah kota/kabupaten.
Berdasarkan komposisi tersebut diatas,maka informasi yang terkait dengan pemerintahan akan membentuk simpul-simpul informasi yang akan menjadi jalur utama Sistem informasi pemerintahan di Indonesia.
Khusus untuk simpul kabinet fokus pengembangan akan lebih diarahkan kepada pembentukan pusat informasi pemerintah sebagai pendukung keputusan eksekutif di tingkat pusat.Sistem pendukung keputusan pusat tersebut akan menjadi puncak informasi yang  terbentuk dari parameter-parameter data yang ada di tingkat kabupaten.
         Model penyampaian E-gov yang umum dijumpai
1.      Model G2C (interaksi antara pemerintah dengan warganya )
2.      Model G2B (interaksi antara pemerintah dengan dunia usaha )
3.      Model G2g ( interaksi sesame institusi pemerintah )
Dari ke-3 model penyampaian e-gov di atas, model penyampaian umum yang di jumpai        diantaranya Teknologi pemerintahan elektronik non-internet, misalnya:bentuk pelayanan public seperti telepon, faksimili, PDA, SMS, MMS, jaringan dan layanan nirkabel, bluetooth, CCTV, tracking system, identifikasi biometric, KTP, Kartu pintar (smart card), adalagi penyampaian layanan pemerintah berbasis TV dan radio, surat e- , fasilitas komunitas online, nemgroup dan electronic mailing list, chat online, serta instant messenger, adapula sejumlah sub-kategori dari e-government spesifik seperti m-government, u-government, dan g- government.
5.  Apa saja kunci sukses pelaksanaan egov oleh pemerintah atau swasta/masyarakat?
           Jawab:
Kunci sukses pelaksanaan e-gov oleh pemerintah atau swasta/masyarakat
a)    Pemerintah harus memiliki keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat public    dan   politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-government
b)   Kemampuan /capacity. Kemampuan pemerintah setempat untuk mewujutkan e-government minimal 3 hal harus dimiliki pemerintah dalam rangka mengimplementasikan dan membangun e-government:
                   1)ketersediaan sumber daya yang cukup(financial )
                   2)ketersediaan infrastruktur teknologi informasi
                   3)ketersediaan sumber daya manusia
c)     Nilai / Value
Keinginan (intent) dan kemampuan/capacity merupakan dua aspek yang dilihat dari sisi pemerintah (sisi penyedia-supply side), dalam hal ini yany menentukan besar tidaknya manfaat dari e-government adalah: pemerintah dan masyarakat serta mereka yang berkepentingan (sisi permintaan demand side )
6.  Jelaskan sistem informasi nasional di Indonesia!
             Jawab:
            Sistem Informasi Nasional di Indonesia
    Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) sebagai pengelolaan informasi di seluruh sektor dan      Tingkatan pemerintah secara sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi Negara Indonesia dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar akan terdapat tiga lingkup pemerintahan ditambah satu lingkup khusus yakni: Kabinet,Pemerintah  pusat,Pemerintah provinsi,Pemerintah kota/kabupaten.
Berdasarkan komposisi tersebut diatas,maka informasi yang terkait dengan pemerintahan akan membentuk simpul-simpul informasi yang akan menjadi jalur utama Sistem informasi pemerintahan di Indonesia.
Khusus untuk simpul kabinet fokus pengembangan akan lebih diarahkan kepada pembentukan pusat informasi pemerintah sebagai pendukung keputusan eksekutif di tingkat pusat.Sistem pendukung keputusan pusat tersebut akan menjadi puncak informasi yang  terbentuk dari parameter-parameter data yang ada di tingkat kabupaten.

7.  Sebutkan dan jelaskan 5 portal terbaik di dunia.... portal negara apa saja yang anda ketahui....lihat buku Rahim, Citra dan Junaidi (2012)...
Jawaban :
1. Afrika Utara, Rata-rata e-gov di Afrika Utara masih dibawah rata-rata dunia. Negara Mesir adalah yang paling tinggi dengan nilai 0,4767 yang disebabkan oleh perbaikan dalam web measure indeksnya.Mesir telah menyediakan multimedia lewat link-link video dan audio pada situsnya.
2. Amerika Utara, Portal pemerintah federal Amerika Serikat (0,8644) masih menjadi model untuk e-government di dunia. Portal USA.gov merupakan satu dari situs pemerintah yang paling komprehensif dan efektif dalam hal jumlah infor masi dan layanan yang sangat besar.
3. Asia Tenggara, Singapura (0,7009) memimpin asia tenggara diikuti malaysia (0,6063). Singapura memeliki banyak e-gov yang dibuat untuk melayani masyarakatnya seperti contoh Portal Mye-Citizen, http://www.myecitizen.sg menyediakan penduduk dengan kesempatan untuk menyuarakan pendapat terhadap isu isu lokal seperti perubahan iklim, pelarangan merokok dll.
4. Eropa Barat, Belanda (0,8631) , Prancis (0,8038) telah membuat kemajuan drastis untuk memperbaiki rangking e-gov. Situs Nasional Prancis. www.premier-ministre.gouv.fr, mendapatkan nilai tertinggi di wilayah ini dalam menerapkan e-participation dan memiliki fitur-fitur untuk konsultasi online dan frame untuk merespon email – email dari penduduk.
5. Oseania, Australia (0,81080) dan New Zealand (0,7392) memimpin di wilayah ini. Situs Nasional Australia, www.australia.gov.au sangat sarat dengan informasi, layanan dan link ke sumber- sumber pemerintahan. Situs ini lengkap dan luas dan dapat melayani secara simultan sebagai suatu situs gateway dengan tiga portal yang terpisah namun terintegrasi untuk bisnis (www.business.gov.au) ; informasi dan layanan penduduk lewat portal CentreLink (www.centrelink.gov.au) dan untuk pencarian kerja (www.jobsearch.gov.au)

Tugas Kuliah III

Model Hubungan Segitiga

Memperhatikan definisi E-Government, dapat diperoleh sebuah model hubungan segitiga antara pemerintah, bisnis dan penduduk  (Fang, 2002) sebagai berikut:

1.Aspek fokus E-Government dalam rekanan E-government

Proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara organisasi-organisasi dan departemen-departemen atau agen-agen; proses dan struktur  yang mendefinisikan hubungan antara pemerintah dan para pegawai; proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara legislatif eksekutif.

2.Aspek fokus E-Business di dalamrekanan E-government

Sejumlah proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan-hubungan antara pemerintah dan pasar; proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara pemerintah dan sektor swasta.

3.Aspek fokus E-Citizens di dalam rekanan E-government

Proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara pemerintah dan penduduk; proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara pelayanan pemerintah dan kebutuhan penduduk; proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara negara-negara dan institusi-insitusi internasional.

 E-Government Contohdari Berbagai Belahan Dunia

Pemerintah bisa mulai dengan mengembangkan strategie-government yangakan  menetapkan keluar rencana tentang bagaimana pemerintah dapat memberikan target yang telah ditetapkan untuk itudalam konteks kerangka strategis nasional. Untuk menguji proses inidan bagaimana e-government rencana dan strategi adalah kesuksesan, kita mungkin perlu membuat lebih memahami mengambil dari strategi di seluruh kewenangan secara keseluruhan. Contoh dari E-government Selandia Baru sebagai berikut:

Zealand Government, 2001

 Berikut adalah beberapa fitur ciri negara yang berhasil menerapkanproyek e-government di seluruh dunia ;

1. Komprehensif. Untuk semaksimal mungkin, warga harus mampu melakukan
segala sesuatu yang harus mereka lakukan atau ingin lakukan dengan pemerintah mereka melalui pada portal e-government.

 2. Terintegrasi. Semua aplikasi e-government harus terintegrasi satu sama lain, sehingga warga dapat menghindari kebutuhan untuk menyediakan data yang sama berulang-ulang dan pemerintah dapat menghemat waktu dan dana dengan tidak perlu memasukkan kembali data.

3. Ubiquitous. Akses ke portal e-government yurisdiksi dan situs yang terhubung
dan aplikasi harus tersedia untuk pengguna/warga negara dari setiap internet berkemampuan koneksi, peralatan internet.

4. Transparan/Mudah Digunakan. Situs e-government harus dirancang dan dioperasikan sehingga pemula sebagian besar pengguna komputer dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan, memberikan informasi yang diminta oleh instansi pemerintah yang merekaberurusan, dan sebaliknya melakukan semua transaksi e-government.

5. Dapat diakses semua kalangan. Desain dan pengoperasian sistem e-government harus, dari bawah ke atas, memperhitungkan kebutuhan khusus penyandang cacat, dan memungkinkan bagi mereka untuk menggunakan sistem ini semudah non-cacat.

6. Aman. E-government sistem perlu untuk melindungi kerahasiaan data yang diberikanoleh warga, catatan dibuat dan disimpan oleh pemerintah, dan konten dan keberadaan warga negara-pemerintah transaksi yang dilakukan melalui Internet.
7. Swasta. Data tentang transaksi citizen-government, dan isi dari transaksi tersebut, perlu keras dilindungi oleh pemerintah.

8. Rekayasa ulang. Hal ini tidak cukup untuk meniru elektronik administratif proses dan prosedur saat ini di tempat. Hal ini diperlukan untuk benar-benar mengevaluasi kembali keseluruhan misi yurisdiksi dan kemudian merancang struktur digital yang menciptakan antarmuka pemerintah-warga negara yang menyederhanakan dan arus transaksi masing-masing individu dan seluruh proses administrasi pemerintahan secara umum.

9. Interoperable. Sebuah situs e-government baik adalah salah satu yang menyediakan sesuai dan up-to-date link ke situs e-government, pada tingkat yang sendiri dan orang lain dalam hirarki pemerintah. Semua e-situs pemerintah perlu bekerja sama mulus.

10. Dikembangkan untuk Sistem E-governance. Dikembangkan dari e-government, sistem e-governance dapat dengan mudah menerapkan proses demokrasi, e-membuatdari atau kebijakan, membangun e-masyarakat. E-government tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga sebagai alat utama partisipasi kolektif dan demokratis pengambilan keputusan, dan untuk masyarakat

Tugas Kuliah II

Elemen Sukses Pengembangan E-Government :

Suksesnya pengembangan e-government bergantung kepada sejumlah faktor yang dikenal dengan istilah elemen sukses (Indrajit, 2012; Sadikin, 2011). Elemen-elemen sukses tersebut merupakan hasil kajian dan riset oleh Harvard JFK School of government meliputi support (dukungan), Value (nilai) dan Capacity (kemampuan).  Ketiga elemen sukses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

-Dukungan/Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-government, bukan hanya sekedar mengikuti trend. Tanpa adanya unsur “political will” dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government akan sulit berjalan. Kata support adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki political will (keinginan politis)untuk mengembangkan e-government, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari e-government. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (action). Tanpa adanya unsur political will, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat berjalan dengan mulus.

Model Penyampaian E-Government

E-government, serupa dengan e-commerce yang memungkinkan dunia usaha melakukan transaksasi satu sama lain (B2B) dan membawa para pelanggan semakin dekat dengan pengusaha (B2C), ditujukan untuk memungkinkan terjadinya interaksi di antara pemerintah dan warganya (G2C), pemerintah dengan dunia usaha (G2B), dengan sesama institusi pemerintah (G2G) lebih ramah, menyenangkan, transparan dan murah. Analogi di atas mengingatkan bahwa keuntungan atau manfaat e-government akan berkelanjutan tergantung dengan penyadaran terhadap kemajuan teknikal dalam e-business dalam konteks yang lebih luas. E-business dikaitkan dengan sebuah definisi yang lebih luas tentang e-commerce, tidak hanya sekedar pembelian atau penjualan tetapi juga pelayanan pelanggan dan berkolaborasi dengan sesama pengusaha, dan menjalankan transaksi-transaksi elektronik dalam entitas keorganisasian.

Jenis-jenis Rekanan E-Government

Sedikitnya ada delapan jenis e-government yang dapat membawa keuntungan atau manfaat kepada pemerintah, penduduk, dunia usaha, pegawai dan LSM serta lembaga sosial dan politik. Kedelapan jenis e-government tersebut adalah:

1.Pemerintah-penduduk (Government-to-Citizen, G2C)

Jenis penyampaian e-government ini menyediakan momentum untuk meletakkan layanan publik online, terutama melalui penyampaian layanan elektronik untuk menawarkan informasi dan komunikasi;

2.Penduduk-pemerintah (Citizen-to-Government, C2G)

Jenis ini menyediakan momentum untuk meletakkan pelayanan publik online, terutama melalui penyampaian layanan elektronik untuk pertukaran informasi dan komunikasi.

3.Pemerintah-bisnis (Government-to-Business, G2B)

Secara aktif memandu inisiatif E-transactions seperti  e-procurement dan pengembangan suatu pasar elestronik untuk pemebelian oleh pemerintah; dan melaksanakan tender melalui elektronik untuk pertukaran informasi dan komoditi;

4.Bisnis-Pemerintah (Business -to-Government, B2G)

Secara aktif memandu inisiatif  E-transactions seperti e-procurement dan pengembangan pasar untuk pembelian oleh pemerintah,dan melaksanakan procurement tenders melalui cara-cara elektronik untuk penjualan barang dan jasa;

5.Pemerintah-Pegawai (Government-to-Employee, G2E)

Mengkhususkan kepada pelayanan yang memberikan fasilitas untuk pengelolaan pegawai negeri dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintah dalam rangka membuat aplikasi e-career dan sistem tanpa kertas di dalam e-office.

6.Government-to-Government (G2G)

Menyediakan kerjasama dan komunikasi online bagi departemen pemerintah atau agen-agen pemerintah yang didasarkan pada dapur data pemerintah yang besar sehinmgga mempunyai dampak terhadap efisiensi dan efektivitas. Jenis ini juga meliputi pertukaran internal dalam infornmasi dan komoditi.

7.Pemerintah-Lembaga nir-laba ( Government-to-Nonprofit, G2N).

Pemerintah menyediakan informasui dan komunikasi kepada organisasi nir-laba, organisasi-organisasi sosial, partai politik, legislatif dll. .

8.Lembaga nir-laba-pemerintah (Nonprofit-to-Government, N2G)

Pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nir-laba, partai politik dan organisasi kemasyarakatan, legislatif dan sebagainya.

Dari kesemua kategori e-government di atas, menurut Fang (2002) dapat diringkaskan kembali bahwa inisiatif e-government harus memfokuskan kepada lima hubungan pelanggan kepada pemerintah.

a.     Penduduk-Pemerintah (Citizen-to-Government),

b.     Bisnis-Pemerintah (Business-to-Government),

c.     Pemerintah-Lembaga nir-laba (Government-to-Nonprofit),

d.    Pemerintah-Pemerintah (Government-to-Government), and

Pemerintah-Pegawai (Government-to-Employee)

tugas kuliah

1.1       Sejarah E-Government

Sejarah E-Government dimulai pada tahun 2000-an berbagai usaha mulai dilakukan untuk menginternetkan pemerintah baik di sisi proyek, maupun karena desakan masalah transparansi pada masyarakat. E-Government merupakan hidup dari pemerintahan, walaupn dalam pengoperasiannya sangat mudah tapi tidak sedikit uang dari rakyat yang digunakan untuk teknologi ini. Namun demikian, E-Government belum menunjukkan manfaat yang signifikan bagi efektifitas dan efisiensi jalannya pemerintahan dan pelayanan umum yang terbaik.

Otonomi daerah memberikan pandangan yang sangat bervariasi dalam pengembangan E-Government daerah dan nasional. Dengan banyaknya pandangan maka kondisi ini menciptakan kesadaran bahwa dalam pengembangan e-government, upaya-upaya otonomi tetap harus berjalan pada koridor nasional.

Mailing list egov-indonesia merupakan mailing list paling aktif diantara berbagai tempat diskusdi egov dan berusaha menjebatani keterbatasan kemampuan daerah & pusat melalui kebersamaan dan saling mendukung dengan mengesampingkan ego sektoral. Sinergi antara Akademisi, Bisnis dan Government diyakini akan mampu membawa E-Government ke arah yang lebih baik.

1.2       Manfaat E-Government

            Manfaat langsung penggunaan e-Government adalah meningkatkan fungsi pelayanan publik serta meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia dan secara langsung meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian informasi yang dihasilkan akan menjadi lebih lengkap, cepat dan akurat dengan biaya yang lebih efisien dalam pengelolaan data dan pencarian data/informasi.

Dengan tersedianya infrastruktur jaringan yang baik di Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat dipergunakan untuk mempermudah pelayanan dalam proses penyampaian data dan informasi secara cepat, aman, dan akurat. Hal tersebut dapat meningkatkan daya tarik bagi investor dan dunia usaha untuk masuk ke wilayah pemerintahan Kabupaten/Kota.

Penggunaan e-Government akan memberikan manfaat, antara lain:
1. Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada warganya 
2. Mempercepat proses pelaporan saat dibutuhkan oleh setiap pengambil keputusan 
3. Meningkatkan akurasi data dan relevansi informasi 
4. Meningkatkan interaksi dengan dunia usaha 
5. Meningkatkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintahan 
6. Meningkatkan efektifitas administrasi sehingga berpeluang dalam meningkatkan PAD
7. Memberdayakan masyarakat melalui distribusi informasi dan transparansi 
8. Tersedianya database Kabupaten/Kota yang up to date